PUSARAN.CO- Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Daerah (GNPIP) tahun ini mengusung tema “Sinergi
dan Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi : Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa (Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur)”, bertempat di Gedung I Ketut Maria, Tabanan pada Rabu (17/5/2023).
Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Deputi Bidang II Bapanas Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Nyoto Suwigno, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Anggota DPR RI, TPID Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, Ketua Koperasi Mutiara Amanah Syariah NTB, Organda Bali, APTRINDO Bali (Truk), Direktur Utama BPD NTT Syariah, Direktur Utama Bank BPD Bali, Penerima KUR BRI Mikro, Penerima KUR BRI Kecil, Penerima KUR BPD Mikro, Para Bupati dan Wali Kota se-Kabupaten/Kota di Bali, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kepala OJK Kantor Regional VIII Bali-Nusra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Komisi XI DPR RI, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajarannya.
Dalam rangka mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dengan mengusung tema tersebut GNPIP Bali Nusra mengedepankan sinergi dan inovasi ketahanan pangan TPID Balinusra guna mewujudkan kestabilan harga pangan, khususnya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Pengendalian inflasi di wilayah Bali-Nusra sejalan dengan kerangka 4K, yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dalam rangka menjaga ekspetasi inflasi masyarakat. Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) memperkuat sinergi dan inovasi melalui GNPIP Balinusra 2023 difokuskan pada 3 (tiga) area, yaitu (1) Penguatan Kelembagaan melalui komitmen Perumda pangan se-Bali untuk membentuk Paiketan (Perkumpulan) Perumda Pangan Bali, (2) Digitalisasi untuk Penguatan Data/Informasi Neraca Pangan antara lain melalui Penguatan aplikasi SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) yang mencatat 18 komoditas pangan pada 60 pasar Kab/Kota se-Bali dan aplikasi PAN Bali (Pengendalian Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi) Bali yang bertujuan mengotomasi manifest arus keluar masuk barang dari/ke Bali, serta (3) Sinergi Penguatan Klaster Pangan antara lain dengan Penerapan Budidaya Organik melalui Program Dedikasi Untuk Negeri dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan.
Momentum pencanangan program Penguatan aplikasi SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) dan Paiketan (Perkumpulan) Perumda Pangan Bali ini menjadi bagian utama penyelenggaraan GNPIP Balinusra 2023.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan, “Kita harus mendorong inovasi GNPIP terus diperkuat dan menjadi contoh untuk direplikasi di daerah-daerah lainnya di Indonesia guna memastikan tersedianya pasokan dan keterjangkauan harga. Dengan berbagai kebijakan dan penguatan sinergi tersebut, Bank Indonesia optimis tekanan inflasi akan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023.”
Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa perkembangan inflasi tahun 2022 di Balinusra sudah cukup stabil dan lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya. Namun inflasi di Balinusra tetap perlu diperhatikan karena terdapat beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan inflasi ke depan, seperti tingginya curah hujan, gangguan produksi dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Dengan sinergi antar pemerintah daerah dan Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya, inflasi di Balinusra diharapkan semakin terkendali dan kembali ke kisaran target 3%±1% pada akhir 2023.
Selanjutnya, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya menyampaikan dukungan untuk pembentukan pasar induk di Bali. Hal ini guna mengatur komoditas yang masuk/keluar Bali agar pasokan di Bali tidak mengalami kekurangan. Lebih lanjut, Rai menyampaikan untuk melanjutkan penanaman hidroponik di rumah untuk menambah pasokan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beliau juga mengapresiasi berbagai langkah Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali yang secara gigih mendorong adanya tranformasi ekonomi. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni menyampaikan atensi pengendalian inflasi dalam rakor pengendalian inflasi daerah, meneruskan arahan Mendagri bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja sama dalam menekan harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah seperti harga tiket transportasi, air dan listrik. Setiap daerah agar dapat berkoordinasi dengan lintas sektoral dan internal untuk memonitor harga dan stok bahan pokok juga Pemerintah Pusat perlu terus berkoordinasi dalam rangka menjaga angka inflasi khususnya di sektor transportasi. Selain itu juga telah dirumuskan solusi pengendalian inflasi antara lain isu pengendalian inflasi djadikan isu prioritas, dan sinergi semua stakeholder, komunikasi publik, aktifkan TPID, mengaktifkan Satgas Pangan, subsidi tepat sasaran, gerakan tanam pangan cepat panen, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan mengintensifkan jaring pengaman, BPS dan BI Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang II Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo menyampaikan apresiasi atas berbagai extra effort pengendalian inflasi yang dilakukan. Inflasi nasional yang berhasil diturunkan dari bulan Maret 2023 yaitu 4,97% (yoy) menjadi 4,33% (yoy) di bulan April 2023 merupakan prestasi yang sangat baik, namun tetap harus fokus. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah dalam capaian ketahanan pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Pangan Nasional telah memberikan apresiasi kepada Provinsi Bali yang memperoleh capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) terbaik di Indonesia dengan nilai IKP sebesar 85,19. Ke depan, Bapanas mengajak untuk tetap waspada untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan El Nino.
Selain mendorong aspek kelembagaan dan digitalisasi, GNPIP Balinusra turut menginisiasi pencanangan program unggulan lainnya seperti operasi pasar/pasar murah, Subsidi Ongkos Angkut (SOA), dan program mobilisasi pangan Bapanas. GNPIP Balinusra juga mendorong sinergi penguatan klaster pangan melalui penerapan budidaya organik dan program dedikasi untuk negeri di beberapa kota diantaranya pembentukan klaster ketahanan pangan cabai merah Kelompok Tani dan Ternak (KTT) Mekar Nadi Sari (Kab. Tabanan), pemberian sarana dan prasarana pasca panen (penggilingan) untuk peningkatan produktivitas padi di KTT Sami Asih Desa Sidan (Kab. Gianyar), dan pemberian alat distribusi hasil pertanian khususnya bawang merah kepada KTT Hati Sujati (Kab. Bangli). Dari sisi pembiayaan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali juga akan menyalurkan KUR dan berkomitmen mencapai target penyaluran KUR Tahun 2023.
Pada kesempatan ini juga dilakukan pencanganan program unggulan GNPIP dan pengiriman komoditas yang merupakan tindak lanjut komitmen kerja sama antar daerah baik di intra Balinusra maupun kerja sama dengan wilayah di luar Balinusra, termasuk pengiriman komoditas kepada jaringan perhotelan dan supermarket di Bali yang merupakan penguatan value chain produk-produk di Balinusra. Kegiatan dilanjutkan dengan mini talks yang membahas pembentukan dan penguatan peran BUMD pangan di daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga, dengan menghadirkan Perumda Varia Niaga (Kalimantan Timur) sebagai salah satu contoh sukses Perumda Pangan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang hadir secara virtual, Perumda Swatantra (Kabupaten Bulelen), Koperasi Mutiara Amanah Syariah (Koperasi Pegawai NTB Syariah) dan Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali.(RLS)
